DP2KBP3A Kabupaten Kediri Berikan Edukasi Ratusan Istri Sebagai Garda Terdepan Cegah Kekerasan dan Korupsi Sejak Dini

Kediri - Menyongsong Hari Ibu Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui DP2KBP3A Kabupaten Kediri memberikan edukasi dan pemahaman kepada ratusan istri Kades dan pengurus PKK se-Kabupaten Kediri yang bertajuk 'Teladan Ibu Pencegahan Kekerasan dan Korupsi'. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Bhagawanta Bahari Ngasem Kabupaten Kediri, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan ini terlihat sangat antusias saat memasuki sesi tanya jawab dari peserta yang mayoritas menanyakan terkait KDRT dalam rumah tangga oleh beberapa pengurus PKK dari Desa Sumber Duren Tarokan dan Tengger Kidul Kecamatan Pagu. 

Baca juga: MK Tolak Perluasan Usia Pemuda hingga 40 Tahun

Semua pertanyaan dijawab dengan baik dan jelas oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kediri adalah Dr.Ismaya Hera Wardanie, S.H., M.Hum.D

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri momen penting ini guna untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan dan korupsi di lingkungan keluarga.

Baca juga: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Tidak Serta Merta Anggota Polri yang Sudah Mendudikin Jabatan Sipil Dikembalikan ke Lembaga Polri

Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri Dr. dr. Nur Wulan Andadari, MMRS, yang menegaskan bahwa kualitas generasi sangat bergantung pada keteladanan seorang ibu.

Ia menekankan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pelindung utama dalam membangun keluarga yang aman serta berintegritas.

Baca juga: Guru Besar FH Unpad–Unpas: Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil Harus Dilihat Secara Utuh Berdasarkan Konstitusi

“Kegiatan ini juga memperkuat peran strategis perempuan dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bebas dari praktik korupsi, ” ujarnya.

“Kami berharap momentum Hari Ibu 2025 dapat menjadi dorongan bersama untuk melindungi perempuan dan anak sekaligus membangun keluarga berintegritas di Kabupaten Kediri, ” ujarnya.

Baca juga: Fahri Bachmid: Putusan MK Jadi Pemandu Amandemen UU Polri

Sementara itu, narasumber utama, Dr.Ismaya Hera Wardanie, SH, M.Hum, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyampaikan materi terkait Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ia mengulas berbagai bentuk kekerasan yang sering tidak disadari, mulai dari fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran, serta prosedur pelaporan yang tepat.

Baca juga: Setahun Kemenimipas, Inovasi Layanan Publik dan Kedaulatan Perbatasan

“Masih banyak perempuan dan anak menjadi korban kekerasan namun tidak berani melapor. Padahal, pelaporan yang cepat dan benar sangat berpengaruh terhadap perlindungan korban, ” ujar dr. Ismaya.

Ia juga menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dari keluarga.

“Nilai kejujuran, kedisiplinan, dan keberanian menolak penyimpangan harus ditanamkan oleh ibu sejak dini, karena keluarga merupakan pondasi pembentukan karakter bangsa, ” ungkapnya.