Prijo Atmodjo
KEDIRI - Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai NasDem, Nurhadi, S.Pd., MH, bersama Badan Bergizi Gratis (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Serba Guna Balai Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, pada Senin (9/3/2026). Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Khusnul Arif, S.Sos, serta Anggota DPRD Kabupaten Kediri H. Lutfi Mahmudiono. Turut hadir pula perwakilan BGN RI Ainun Marifah, S.STP, perwakilan Dinkes Kab. Kediri Retno Nurazizah, S.KM., M.Kes, Kepala Desa Plaosan Mujianto, S.E., dan ratusan warga Kecamatan Wates.
Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang kelebihan dan manfaat program MBG. Lebih dari itu, ajang ini menjadi wadah aspirasi, tempat masyarakat menyuarakan saran, kritikan, dan uneg-uneg terkait implementasi program di lapangan.
Nurhadi mengungkapkan pandangannya kepada awak media bahwa program MBG bukan sekadar pembagian makanan semata. Ia menekankan, “Ini adalah upaya nyata pemerataan gizi nasional.” Nurhadi berbagi pengalaman menyentuh saat melakukan inspeksi mendadak ke sebuah SMP di Kediri.
“Ada anak SMP kelas 2 yang menangis saat makan. Ternyata, seumur hidupnya ia baru pertama kali merasakan buah anggur. Ini bukti bahwa program ini memberikan akses gizi yang selama ini mungkin sulit dijangkau sebagian warga, ” ujar Nurhadi.
Lebih lanjut, Nurhadi menjelaskan bahwa keberadaan MBG turut berkontribusi pada pemerataan ekonomi. Program ini melibatkan supplier lokal untuk penyediaan bahan pokok seperti beras, sayur, dan lauk, seraya menjaga kearifan lokal. “Selain itu, juga membuka lapangan kerja dengan keberadaan dapur-dapur SPPG yang ada di wilayah tersebut, ” imbuhnya.
Namun, Nurhadi juga menyampaikan catatan kritis, khususnya terkait menu kering yang disediakan selama bulan Ramadan. Ia mengakui adanya penilaian dari masyarakat bahwa porsi atau kualitas menu tersebut belum sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, yang berkisar Rp10.000 untuk umum dan Rp8.000 untuk balita.
“Harapan saya, Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengevaluasi total. Menu Ramadan tahun depan harus lebih baik. Juklak, juknis, dan SOP untuk kepala gizi serta pengelola dapur harus diperjelas agar persepsi masyarakat di media sosial selaras dengan anggaran yang ada, ” tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran warga terkait potensi ancaman pidana jika mengunggah foto makanan yang tidak layak konsumsi ke media sosial, Nurhadi memberikan jaminan dukungan. Ia berpendapat, selama unggahan tersebut didasarkan pada fakta dan menyebutkan lokasi dapur yang jelas, maka itu bukanlah hoaks atau fitnah.
“Jangan takut! Kalau ada makanan basi atau tidak layak, laporkan. Selama itu fakta, justru itu membantu BGN memberikan teguran atau sanksi kepada pengelola dapur, ” imbaunya.
Nurhadi juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap ketidaksesuaian terkait program MBG. Pelaporan dapat dilakukan melalui Call Center 127 atau melalui Koordinator Kecamatan (Korcam) atau Koordinator Wilayah (Korwil) setempat.
Ahmad Rohanda 
